Ada
Kesenjangan Penguasaan SDA
Kompas.com, 15 Mei 2012
Jakarta, Kompas - Terdapat kesenjangan dalam penguasaan sumber daya alam.
Di satu sisi, generasi muda diminta menjaga keberlanjutan lingkungan, di
sisi lain generasi sebelumnya mengeruk sumber daya alam tiada henti.
”Generasi muda diminta berpikir keberlanjutan, sedangkan generasi
sebelumnya justru menghabiskan SDA dan mengekspornya sebagai bahan
mentah. Bahkan, digunakan sebagai alat perebutan kekuasaan di tingkat
nasional dan daerah,” kata Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia
Elfian Effendi, Senin (14/5), di Jakarta.
Ia menanggapi paparan mantan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan
Hidup Emil Salim, akhir pekan lalu, di Jakarta.
Saat itu, Emil mengatakan, paradigma pembangunan yang menitikberatkan
aspek ekonomi semata tak boleh berlanjut. ”Harus ada dua aspek lain,
yaitu sosial dan lingkungan, yang harus diperhatikan dalam pembangunan,”
katanya.
Emil mendorong generasi muda untuk menggunakan SDA terbarukan, flora dan
fauna, serta memberi nilai tambah.
Menurut Elfian, sebagai sebuah komitmen, seruan itu harus didukung.
”Kenyataannya, penguasaan SDA di tangan sekelompok orang yang menguasai
puluhan juta hektar lahan,” katanya. Ia merujuk pada penguasaan lahan
untuk pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
Contoh buruk
Elfian menilai, saat ini ada keterputusan kebijakan. Di berbagai daerah,
banyak izin pengusahaan hutan terbit jelang pemilihan kepala daerah.
”Praktik-praktik itu yang dipertontonkan kepada generasi muda. Bagaimana
bisa menuntut mereka berpikir soal nilai tambah dan masalah
keberlanjutan? Jika dibiarkan berlarut, semua ratifikasi dokumen tingkat
global itu tidak berbunyi,” katanya.
Di Indonesia, lanjutnya, pengelolaan SDA minus keteladanan. Untuk
memperkecil kesenjangan, perlu penegakan hukum kepada pelanggar
pengelolaan SDA.
Pada sisi kebijakan, pemerintah menetapkan rencana induk Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang membagi wilayah Indonesia
sebagai koridor ekonomi. Hal itu dinilai ancaman bagi lingkungan.
Emil, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Presiden merangkap anggota
Bidang Lingkungan dan Ekonomi, menegaskan, tahun 2045 Bumi takkan mampu
mendukung kehidupan 9 miliar penduduk dunia. Hal itu disebabkan
eksploitasi tiada henti. (ISW) |
